JAKARTA - Pemerintah memastikan komitmen menjaga stabilitas pangan nasional tetap menjadi prioritas utama memasuki 2026.
Di tengah dinamika harga dan tantangan distribusi, kebijakan perberasan dinilai krusial karena menyangkut kebutuhan pokok masyarakat sekaligus kesejahteraan petani. Oleh karena itu, program intervensi perberasan dipastikan tetap berjalan secara berkelanjutan.
Melalui kebijakan yang terukur, pemerintah ingin memastikan ketersediaan beras tetap aman, harga terkendali, dan daya beli masyarakat terjaga. Program yang telah berjalan sebelumnya akan dilanjutkan dengan penguatan koordinasi antar lembaga serta pemanfaatan stok nasional secara optimal.
Komitmen pemerintah menjaga stabilitas beras nasional
Badan Pangan Nasional memastikan program intervensi perberasan berlanjut pada 2026. Fokus utamanya adalah menjaga stabilitas harga, melindungi pendapatan petani, serta memastikan pasokan dan keterjangkauan beras bagi masyarakat secara berkelanjutan.
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen menjaga kestabilan pasokan dan harga beras di seluruh wilayah Indonesia. Upaya ini dilakukan agar tidak terjadi gejolak di tingkat konsumen maupun produsen.
Penugasan Bulog tetap jadi instrumen utama
Ketut menyampaikan berbagai program intervensi perberasan yang dijalankan melalui penugasan Bapanas kepada Perum Bulog akan terus dijaga keberlanjutannya. Bulog dinilai memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan di pasar.
Dengan pengelolaan yang konsisten, Bulog diharapkan mampu menjalankan fungsi stabilisasi harga sekaligus menyerap hasil panen petani. Hal ini penting agar harga di tingkat petani tetap terjaga dan tidak merugikan produsen pangan.
Stok cadangan beras beri optimisme 2026
Optimisme pemerintah didukung oleh kondisi stok Cadangan Beras Pemerintah yang tercatat mencapai 3,248 juta ton hingga akhir 2025. Angka tersebut dinilai cukup kuat untuk menopang berbagai program intervensi yang direncanakan sepanjang 2026.
Meski demikian, Ketut menegaskan bahwa menjaga harga di tingkat petani tetap menjadi perhatian utama. Penyerapan gabah dan beras ke dalam CBP harus dilakukan secara optimal agar keseimbangan hulu dan hilir tetap terjaga.
SPHP beras dan bantuan pangan disepakati lanjut
Pemerintah melalui rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Pangan telah menyepakati pelaksanaan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan beras pada 2026. Program ini menjadi instrumen utama dalam menjaga stabilitas harga beras di pasaran.
Dalam kesepakatan tersebut, pemerintah menetapkan penyaluran beras SPHP sebesar 1,5 juta ton. Selain itu, program bantuan pangan beras juga akan diberikan kepada 18,277 juta keluarga penerima manfaat selama empat bulan.
Penyaluran stok diatur seimbang masuk dan keluar
Ketut menjelaskan bahwa kebijakan tersebut juga bertujuan mengatur pengeluaran stok secara terukur. Dengan demikian, ketika Bulog mulai menyerap hasil panen raya, mekanisme keluar masuk beras dapat dijaga dengan baik.
“Ini kan juga untuk pengeluaran stok juga, sehingga pada saat nanti Bulog mulai menyerap hasil panen raya, keluar masuk beras dapat dijaga dengan baik. Kebetulan Bapak Kepala Bapanas itu kan sangat optimis. Jadi kita harus optimis juga,” jelas Ketut.
Perpanjangan bantuan pangan hingga Januari 2026
Pelaksanaan bantuan pangan tahap kedua berupa beras dan minyak goreng masih diperpanjang hingga 31 Januari 2026. Perpanjangan ini dimungkinkan melalui skema Rekening Penampung Akhir Tahun Anggaran yang telah diajukan Bapanas dan disetujui oleh Kementerian Keuangan.
Bapanas mencatat hingga 2 Januari 2026, Bulog telah menyalurkan bantuan pangan tahap kedua kepada 17,370 juta penerima dari target 18,277 juta penerima. Penyaluran tersebut menunjukkan realisasi yang mendekati target nasional.
Realisasi bantuan dan SPHP terus dipantau
Secara kuantitas, bantuan beras telah tersalurkan sebanyak 347,4 ribu ton, sementara minyak goreng mencapai 69,4 juta liter secara nasional. Capaian ini menjadi indikator bahwa program bantuan pangan berjalan sesuai rencana.
Sementara itu, program SPHP beras tahun 2025 juga diupayakan untuk diperpanjang hingga 31 Januari 2026 dengan skema RPATA. Hingga saat ini, realisasi SPHP beras 2025 telah mencapai 802,9 ribu ton di seluruh Indonesia.
Perhatian pemerintah juga menyasar sektor hulu
Tidak hanya sektor hilir, pemerintah juga menaruh perhatian besar pada sisi hulu perberasan. Produksi beras nasional dinilai memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan jangka panjang.
Pemerintah optimistis produksi beras nasional pada 2026 mampu kembali mencapai swasembada. Dengan produksi yang mampu memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri, ketergantungan terhadap impor dapat ditekan secara signifikan.
Keberpihakan kebijakan kepada petani
Sebelumnya, Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan seluruh program yang dijalankan akan berpihak pada kepentingan petani. Menurutnya, kesejahteraan petani menjadi kunci utama ketahanan pangan nasional.
“Ingat kalau pangan bermasalah, negara bermasalah. Jadi petani pangan kita harus sejahtera. Indonesia bisa swasembada beras karena petani-petani kita,” kata Amran. Pemerintah berharap kesinambungan program intervensi ini mampu menjaga stabilitas sekaligus memperkuat fondasi pangan nasional.
